Pemerkosaan Hak-Hak Rakyat

Pemerintah SBY pada tanggal 8 Maret 2012 di DPR RI, menyatakan:

“Jika Pemerintah tidak melakukan langkah-langkah kebijakan subsidi BBM maka besaran subsidi dalam APBN akan melonjak dari Rp 123,6 Trilyun dalam APBN 2012 menjadi Rp 178,7 Trilyun”

Artinya jika harga BBM ke masyarakat tidak dinaikkan, maka dibutuhkan dana tambahan untuk subsidi Rp 55,1 Trilyun.

Rieke diah pitaloka dalam blognya menyampaikan bahwa TAMBAHAN DANA SUBSIDI BBM UNTUK RAKYAT SEBESAR 55,1 Trilyun TIDAK AKAN MEMBUAT APBN JEBOL. Ini di kemukakan.y setelah mengkalkulasi anggaran yang diperoleh pemerintah dalam setahun.y

Selanjutnya rieke dalam situs blog.y mengemukakan data yang dikompilasi dari berbagai sumber, terutama dari para ekonom yang tidak bermahzab neolib yang tidak dikemukakan SBY kpada rakyat!

• Indonesia menghasilkan 930.000 Barel/hari, 1 Barel = 159 liter
• Harga Minyak Mentah = 105 USD per Barel
• Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) 10 USD per Barel
  = (10/159) x Rp.9000 = Rp. 566 per Liter
• Biaya LRT untuk 63 Milyar Liter
  = 63 Milyar x Rp.566,- = Rp. 35,658 trilyun
• Lifting = 930.000 barel per hari,
  atau = 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun
• Hak Indonesia adalah 70%, maka = 237,615 Juta Barel per tahun
• Konsumsi BBM di Indonesia = 63 Milyar Liter per tahun,
  atau dibagi dengan 159 = 396,226 juta barel per tahun
• Pertamina memperoleh dari Konsumen :
  = Rp 63 Milyar Liter x Rp.4500,-
  = Rp. 283,5 Trilyun
• Pertamina membeli dari Pemerintah
  = 237,615 Juta barel @USD 105 x Rp. 9000,-
  = Rp. 224,546 Trilyun
• Kekurangan yang harus di IMPOR
  = Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina ke pemerintah = 158,611 Juta barel
  = 158,611 juta barel @USD 105 x Rp. 9000,-
  = Rp. 149,887 Trilyun

Kesimpulan dari data di atas pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp. 224,546 Trilyun – Rp. 126,591 Trilyun
= Rp. 97,955 Trilyun

Seperti yang dikutip dalam tribun news  “ICW menghitung jika harga BBM premium tidak naik, yakni sekitar Rp 4500, maka subsidi yangt harus dikeluarkan pemerintah, hanya sebesar Rp 148 Triliun, bukan Rp 178 Triliun seperti yang dikatakan pemerintah, untuk 40 juta kiloliter BBM dan 3,61 juta metrik ton LPG.”

Kenaikan BBM ini barulah isu, namun belum naik BBM harga barang-barang telah mengalami kenaikan terlebih dahulu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN 2012 pasal l7, pemerintah tidak bisa menaikkan harga BBM kalau tidak mendapatkan persetujuan DPR. Artinya, selama DPR tidak setuju, maka BBM tidak akan bisa naik. Dikutip dalam sebuah situs dikatakan bahwa “Sekarang ini DPR sedang membahas APBN-P yang dipercepat dari agenda pembahasan pada umumnya yang biasanya jatuh pada tengah tahun. Alasan pemerintah mengajukan percepatan pembahasan salah satunya karena butuh postur anggaran untuk BLT/BLSM. Artinya, jika DPR menerima adanya alokasi anggaran untuk BLT/BLSM maka sesungguhnya DPR setuju kenaikan BBM”. Lanjut “Ini saatnya bukan Presiden yang memaksakan keinginannya kepada rakyat. Ini saatnya bukan DPR yang “bernego” dengan eksekutif yang memutuskan nasib rakyat. Ini saatnya rakyat diktekan kepada pemerintah dan juga wakil rakyat apa yang rakyat mau dan butuhkan.

  

Lihatlah bagaimana rezim SBY-BOEDIONO kembali mencekik dapur-dapur ibundah kita yang ada di kampung. lihatlah bagaimana rezim ini kembali melacurkan hak-hak rakyat kepada para antek-antek kapitalis. Hanya kekuatan rakyat yang bisa membuat suara wakil rakyat bergema mewakili rakyat. Hanya gelombang rakyat yang bisa menyeret palu keputusan DPR menyetujui kehendak rakyat bukan kehendak SBY”

 

Lantas sebagai kaum intelek, apakah kita akan diam saja jika rakyat tertindas dan pemerintah semakin menyengsarakan kehidupan kita?? Apakah nurani kita bisa diam saja melihat berjuta rakyat yang akan kelaparan jika harga BBM naik mengikut harga bahan pokok naik. Karena kita smua punya tanggungjawab sosial,,, bukan hanya bertanggungjawab menuntut ilmu dengan baik, kesejahteraan juga mesti dirasakan rakyat miskin... Seharusnya pemerintah pro dengan rakyat bukan malah bertentangan dan  membuat rakyat miskin dimelaratkan.

Hanya dua pilihan untuk kita kawan..

Diam dan tak peduli dengan penderitaan rakyat

Atau turun kejalan dan lakukan perlawanan